Summary of Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia antara tahun 1959 hingga 1965. Sistem ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik dan ekonomi yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal. Tujuan utama dari Demokrasi Terpimpin adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan mencapai pembangunan nasional yang lebih terarah. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini juga menimbulkan berbagai kontroversi dan masalah.
Latar Belakang Demokrasi Terpimpin
- Ketidakstabilan Politik: Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), Indonesia mengalami pergantian kabinet yang terlalu sering, yang menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan efektif. Hal ini memicu keinginan untuk mencari sistem pemerintahan yang lebih stabil.
- Kegagalan Konstituante: Konstituante yang bertugas menyusun undang-undang dasar baru gagal melaksanakan tugasnya. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan politik.
- Ancaman Disintegrasi Bangsa: Munculnya berbagai pemberontakan di daerah, seperti DI/TII, PRRI, dan Permesta, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Sebagai solusi dari berbagai permasalahan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dekrit ini menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin.
Kondisi dan Kebijakan Politik Dalam Negeri
- Pembentukan MPRS dan DPAS: Setelah Dekrit Presiden, dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). MPRS bertugas menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sementara DPAS memberikan nasihat kepada presiden.
- Konsep Nasakom: Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) sebagai landasan persatuan bangsa. Namun, konsep ini menimbulkan kontroversi karena memberikan ruang bagi kelompok komunis dalam pemerintahan.
- Pembubaran Partai Masyumi dan PSI: Pemerintah membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta.
- Pemusatan Kekuasaan di Tangan Presiden: Soekarno memegang kendali penuh atas pemerintahan. Kekuasaan legislatif dan yudikatif berada di bawah pengaruh presiden.
Kondisi dan Kebijakan Politik Luar Negeri
- Gerakan Non-Blok: Indonesia aktif dalam Gerakan Non-Blok (GNB) yang bertujuan untuk tidak memihak blok Barat maupun blok Timur pada masa Perang Dingin.
- Konfrontasi dengan Malaysia: Soekarno melancarkanKonfrontasi dengan Malaysia karena menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris.
- Poros Jakarta-Peking: Indonesia menjalin hubungan yang erat dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hal ini terlihat dari terbentuknya poros Jakarta-Peking.
Kondisi Sosial Ekonomi
- Nasionalisasi Perusahaan Asing: Pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing sebagai bagian dari kebijakan ekonomi terpimpin.
- Devaluasi Rupiah: Pemerintah melakukan devaluasi rupiah untuk mengatasi masalah inflasi. Namun, kebijakan ini justru memperburuk kondisi ekonomi.
- Proyek Mercusuar: Soekarno mencanangkan proyek-proyek mercusuar, seperti pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan Gelora Bung Karno. Proyek-proyek ini menghabiskan banyak anggaran negara.
Berakhirnya Demokrasi Terpimpin
- Peristiwa G30S/PKI: Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965 menjadi titik balik berakhirnya Demokrasi Terpimpin. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya krisis politik dan sosial yang parah.
- Supersemar: Setelah peristiwa G30S, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
- Sidang MPRS 1967: MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Hal ini menandai berakhirnya era Demokrasi Terpimpin dan dimulainya Orde Baru.
Kesimpulan
Demokrasi Terpimpin adalah sebuah periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan dominasi kekuasaan oleh Presiden Soekarno. Meskipun bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan pembangunan nasional, sistem ini juga menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, serta berakhir dengan terjadinya peristiwa G30S/PKI yang mengubah arah sejarah Indonesia.
